Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

30 Oktober 2019

Bawaslu Prov Sumut menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah se-provinsi Sumut Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Grand Aston City Hall, Ruang Mahogany Grand Ballroom (25/10/2019)

Perlu diketahui, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Acara ini merupakan acara rutin yang diadakan oleh Komisi Informasi setiap tahunnya. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumut, Robinson Simbolon, Pemkab/Pemko se-Sumatera Utara, OPD Pemprovsu, dan Badan Publik se-Sumatera Utara lainnya.

Puncak dari acara tersebut adalah penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Informatif Kabupaten/Kota se-Sumut yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada 9 Kabupaten/Kota yang terpilih, antara lain : Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kab.Pakpak Bharat, Kab.Padang Lawas Utara, Kab.Mandailing Natal, Kab.Serdang Bedagai, Kab.Tapanuli Tengah dan Kab.Labuhan Batu Utara

Tak lupa sambutan dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelum menutup acara tersebut. Edy mengatakan bahwa keterbukaan informasi mempengaruhi pengambilan keputusan, apalagi dalam hal investasi. " Investasi haruslah A1, dimana informasi harus pasti, benar dan tepat waktu, maka orang luar akan mau berinvestasi ke republik ini. Investasi adalah penggerak ekonomi utama di dunia dan republik ini, oleh karena itu keterbukaan informasi sangatlah penting." ujarnya. Edy juga menekankan setiap kepala daerah harus terus berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik.

Acara seperti ini penting diadakan untuk memotivasi dan memberikan dorongan bagi instansi pemerintah khususnya Bawaslu dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik melalui keterbukaan informasi.

Sebagai komitmen Bawaslu Provinsi Sumut dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Sumut telah membentuk PPID melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumut Nomor 0101/K.BAWASLU.PROV.SU/HM.00/03/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID Bawaslu Prov Sumut.
Semoga kedepannya Bawaslu Provinsi Sumut dapat menjamin dan menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memenuhi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 F.(MikaSitumorang)

Informasi Publik

Regulasi

Agenda Bawaslu

Hubungi Kami

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

30 Oktober 2019

Bawaslu Prov Sumut menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah se-provinsi Sumut Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Grand Aston City Hall, Ruang Mahogany Grand Ballroom (25/10/2019)

Perlu diketahui, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Acara ini merupakan acara rutin yang diadakan oleh Komisi Informasi setiap tahunnya. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumut, Robinson Simbolon, Pemkab/Pemko se-Sumatera Utara, OPD Pemprovsu, dan Badan Publik se-Sumatera Utara lainnya.

Puncak dari acara tersebut adalah penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Informatif Kabupaten/Kota se-Sumut yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada 9 Kabupaten/Kota yang terpilih, antara lain : Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kab.Pakpak Bharat, Kab.Padang Lawas Utara, Kab.Mandailing Natal, Kab.Serdang Bedagai, Kab.Tapanuli Tengah dan Kab.Labuhan Batu Utara

Tak lupa sambutan dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelum menutup acara tersebut. Edy mengatakan bahwa keterbukaan informasi mempengaruhi pengambilan keputusan, apalagi dalam hal investasi. " Investasi haruslah A1, dimana informasi harus pasti, benar dan tepat waktu, maka orang luar akan mau berinvestasi ke republik ini. Investasi adalah penggerak ekonomi utama di dunia dan republik ini, oleh karena itu keterbukaan informasi sangatlah penting." ujarnya. Edy juga menekankan setiap kepala daerah harus terus berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi publik.

Acara seperti ini penting diadakan untuk memotivasi dan memberikan dorongan bagi instansi pemerintah khususnya Bawaslu dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik melalui keterbukaan informasi.

Sebagai komitmen Bawaslu Provinsi Sumut dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat, Bawaslu Provinsi Sumut telah membentuk PPID melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumut Nomor 0101/K.BAWASLU.PROV.SU/HM.00/03/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID Bawaslu Prov Sumut.
Semoga kedepannya Bawaslu Provinsi Sumut dapat menjamin dan menerapkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memenuhi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 F.(MikaSitumorang)

Buletin Bawaslu