JELANG PENDAFTARAN PASLON GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA, BAWASLU SUMUT LAKUKAN RAPAT KONSOLIDASI DENGAN PANWAS 8 KABUPATEN/KOTA

6 Januari 2018

MEDAN, BAWASLU SUMUT ------ Bertempat di Kantor Bawaslu Sumatera Utara Jalan Sei Bahorok No.27/12 A Medan, pada hari Jumat (5/1/2018) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengadakan rapat konsolidasi dengan Panwas Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Konsolidasi ini dilakukan dalam bentuk Rapat Dalam Kantor (RDK) yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwas Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) dari 8 Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui bersama bahwa pada tahun 2018 ada 8 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yaitu Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida R.Rasahan,SH didampingi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Kordinator Divisi PHL Aulia Andri,S.Sos,M.Si. Juga turut hadir Kepala Sub Bagian TP3, Tim Asistensi dan staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Dalam paparannya Syafrida menjelaskan bahwa rapat konsolidasi ini dilaksanakan tidak hanya sekedar mengisi alat kerja pengawasan yang diturunkan oleh Bawaslu RI tetapi yang paling penting bagaimana Panwas juga bisa melaporkan perkembangan-perkembangan terkini terkait pendaftaran pasangan calon didaerah. "Panwas di daerah sebaiknya menjelaskan dan melaporkan perkembangan terakhir di daerah masing-masing, potensi pelanggaran atau sengketa yang mungkin muncul terkait pendaftaran pasangan calon" Ujar Syafrida.

Syafrida juga menambahkan bahwa Panwas harus mengambil langkah-langkah penting dalam pengawasan pendaftaran pasangan calon seperti mengumpulkan informasi dari media, mengetahui sejauh mana kesiapan KPU sebagai penyelenggara teknis, berkordinasi dengan Pemerintah daerah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pendaftaran pasangan calon tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Aulia Andri dalam pemaparannya. Aulia menjelaskan bahwa Panwas harus tetap mecegah kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul dalam proses pendaftaran pasangan calon. " Ada beberapa daerah jika melihat histori dalam pilkada sebelumnya cukup rawan seperti Pilkada Kota Padang Sidempuan dan Kab.Dairi" Ujar Aulia.

Aulia juga menyatakan bahwa Panwas harus jeli dan tetap berpedoman terhadap tugas pengawas, terkait hal-hal teknis itu ranah KPU. " Panwas hanya mengawasi, perhatikan ketaatan waktu pendaftaran dan kesesuain dokumen pendaftaran" tambahnya.

Sebagai upaya mengefektikan pengawasan pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi telah membuat Sistem Operasional Procedure (SOP) sebagai acuan bagi pengawas dalam melakukan pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota.(suryanti lubis/foto:dani aprasca)

Informasi Publik

Regulasi

Agenda Bawaslu

Hubungi Kami

JELANG PENDAFTARAN PASLON GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA, BAWASLU SUMUT LAKUKAN RAPAT KONSOLIDASI DENGAN PANWAS 8 KABUPATEN/KOTA

6 Januari 2018

MEDAN, BAWASLU SUMUT ------ Bertempat di Kantor Bawaslu Sumatera Utara Jalan Sei Bahorok No.27/12 A Medan, pada hari Jumat (5/1/2018) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengadakan rapat konsolidasi dengan Panwas Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Konsolidasi ini dilakukan dalam bentuk Rapat Dalam Kantor (RDK) yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwas Koordinator Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) dari 8 Kabupaten/Kota.

Seperti diketahui bersama bahwa pada tahun 2018 ada 8 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yaitu Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Syafrida R.Rasahan,SH didampingi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Kordinator Divisi PHL Aulia Andri,S.Sos,M.Si. Juga turut hadir Kepala Sub Bagian TP3, Tim Asistensi dan staf sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Dalam paparannya Syafrida menjelaskan bahwa rapat konsolidasi ini dilaksanakan tidak hanya sekedar mengisi alat kerja pengawasan yang diturunkan oleh Bawaslu RI tetapi yang paling penting bagaimana Panwas juga bisa melaporkan perkembangan-perkembangan terkini terkait pendaftaran pasangan calon didaerah. "Panwas di daerah sebaiknya menjelaskan dan melaporkan perkembangan terakhir di daerah masing-masing, potensi pelanggaran atau sengketa yang mungkin muncul terkait pendaftaran pasangan calon" Ujar Syafrida.

Syafrida juga menambahkan bahwa Panwas harus mengambil langkah-langkah penting dalam pengawasan pendaftaran pasangan calon seperti mengumpulkan informasi dari media, mengetahui sejauh mana kesiapan KPU sebagai penyelenggara teknis, berkordinasi dengan Pemerintah daerah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pendaftaran pasangan calon tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Aulia Andri dalam pemaparannya. Aulia menjelaskan bahwa Panwas harus tetap mecegah kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul dalam proses pendaftaran pasangan calon. " Ada beberapa daerah jika melihat histori dalam pilkada sebelumnya cukup rawan seperti Pilkada Kota Padang Sidempuan dan Kab.Dairi" Ujar Aulia.

Aulia juga menyatakan bahwa Panwas harus jeli dan tetap berpedoman terhadap tugas pengawas, terkait hal-hal teknis itu ranah KPU. " Panwas hanya mengawasi, perhatikan ketaatan waktu pendaftaran dan kesesuain dokumen pendaftaran" tambahnya.

Sebagai upaya mengefektikan pengawasan pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi telah membuat Sistem Operasional Procedure (SOP) sebagai acuan bagi pengawas dalam melakukan pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota.(suryanti lubis/foto:dani aprasca)

Buletin Bawaslu