Bawaslu Awasi Pembentukan PPK Pilkada di Sumut

by admin

Medan, Bawaslu Sumut – Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Serentak 2020. Rakor Persiapan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Pilkada serenta tahun 2020 diikuti 23 Bawaslu Abupaten/Kota di Sumut.

“Pasal 30 Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 dengan jelas menyatakan bahwa Pengawas Pemilu berwenang melakukan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS,” kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rahmawati Rasahan saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (15/01/20202).

Dalam pengawasan, Pengawas Pemilu harus memahami aturan perekrutmen PPK, PPS dan KPPS, sehingga pengawasan dilaksanakan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Diharapkan agar penyelenggara ad hoc yang dibentuk Pengawasan dilakuan agar penyelenggara ad-hok yang dibentuk .

“Kita punya sumbangsih besar dalam menciptakan Pilkada yang berkualitas. Keberhasilan Pilkada diawali dengan rekrutmen penyelenggara adhoc yang berkualitas,” tegasnya.

Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Sumut Johan Alamsyah menyampaikan agar Bawaslu Kabupaten/Kota bersinergi dengan berbagai pihak. Sehingga pengawasan lebih fokus dan efektif. “Harus ada persepsi yang sama dalam menafsirkan aturan antara KPU dan Bawaslu” ujarnya.

Koordinator Divisi Pengawasan Suhadi Sukendar Situmorang mengatakan pencegahan pelanggaran menjadi strategi pencegahan pelanggaran. Upaya pencegahan melalui perencanaan, pengawasan dan evaluasi. “Perencanaan untuk merumuskan potensi kerawanan dan strategi pencegahan, pelaksanaan pengawasan mencakup upaya pencegahan, pengawasan dan tindakan, sedangkan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi dan solusi,” katanya.

Koordinator Divisi Humas Hubal Marwan meminta agar Bawaslu Kabupaten/Kota bersungguh-sungguh melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran. “Koridor kita mengawasi adalah CAT yaitu cegah, awasi, tindak,” kata Marwan yang juga mantan Ketua Bawaslu Tebing Tinggi ini.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Henry Simon Sitinjak menekankan pentingnya Bawaslu Kabupaten/Kota mampu berinovasi, berkreasi dalam melakukan pengawasan. “Contohnya bagaimana kita mampunyai data rekam jejak pelamar yang nantinya data itu dapat kita berikan ke KPU,” jelasnya.

Koordinator Divisi SDM Agus Salam menyoroti agar Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan pelamar yang masih mempersoalkan Pancasila. “Jangan sampai ada calon PPK, PPS dan KPPS yang anti Pancasila, atau terkait komunisme, itu harus dicegah,” kata Agus.(Suryanti Lubis)

You may also like

Leave a Comment