Abhan : ASN Jangan Ditarik-tarik Untuk Kepentingan Politik Praktis

by admin
Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH saat menyampaikan materinya terkait Netralitas ASN di aula SBBK Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan (4/3/2020).

LABUHANBATU SELATAN – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Abhan meminta agar Calon Kepala Daerah tidak menarik-narik Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politik praktis. Sebab, ASN kerap menjadi korban dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“ASN harus netral dalam Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Untuk itu, kami minta kepada para Peserta Pilkada 2020 jangan tarik-tarik ASN untuk kepentingan politik praktis,” kata Abhan, dalam Sosialisasi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Balai Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Rabu (4/3/2020).

Dikatakan Abhan, terkait netralitas ASN dalam Pilkada ini, sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahkan dalam Pasal ini juga ada sanksi yang sangat tegas kepada ASN yang tidak netral.

Dijelaskannya, dalam UU Pilkada ada dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.
Kemudian, Pasal 71 ayat (1) berbunyi pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.

Abhan menjelaskan, ASN selalu dalam posisi yang sangat sulit dalam Pilkada. Hal itu karena ditarik-tarik untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Tak jarang ASN dengan terpaksa melanggar aturan dikarenakan adanya arahan untuk mendukung atau tidak netral dalam Pemilihan.

“ASN dalam Pilkada ini, diam saja salah, apalagi bergerak. Jadi, selalu dalam posisi sulit dan tak jarang jadi korban,” tegasnya.

Menurut Abhan, ASN boleh tidak netral dalam Pilkada hanya sekali saja, yaitu saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana ASN bisa memberikan suaranya saat hari Pemilihan.

“Tapi sebelum dan sesudah hari pencoblosan itu harus netral. Silakan tentukan pilihan saat Pemilihan nanti. Karena ASN ini beda dengan TNI/Polri. ASN diperintahkan harus netral, namun ASN ini tetap memiliki hak suara. Kalau TNI/Polri tidak ikut memilih,” katanya.

Ketua Bawaslu RI menegaskan, bahwa Peserta Pemilihan juga harus profesional dan berintegritas. Dan juga harus mendukung pemberantasan politik uang dalam Pilkada.

“Masyarakat atau pemilih juga harus memiliki integritas, memilihlah karena panggilan hati. Karena pilihan itu akan menentukan masa depan daerah Anda,” paparnya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
(Humas Bawaslu Sumut/foto:m.desdi)

You may also like

Leave a Comment