Bawaslu Harus Berkoordinasi, Baca, dan Telaah Ketentuan

by admin

Kabanjahe, Bawaslu Sumut – Demikian disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Henry Simon Sitinjak pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pada Pilkada 2020 di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting, Gang Cik Ditiro, Kabanjahe, Selasa (11/8/2020).

Henry mengatakan Bawaslu Kabupaten/Kota, harus menerapkan sesuatu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam notabene nya berbeda-beda.

“Dalam hal menerapkan ini, kita bukan hanya harus pandai membaca Undang – Undang tapi pandailah menerapkan Undang – Undang,”kata Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini, Selasa (11/8/2020).

Bagi Henry Sitinjak, regulasi itu ada dari pimpinan Bawaslu yang terkait dengan Standard Oprating Procedure (SOP) penelusuran yang seperti apa, apakah penanganan pelanggaran atau masuk kedalam pengawasan.

“Harus terus berkoordinasi dengan pimpinan (Bawaslu Provinsi) dan terus baca dan telaah ketentuan. Jangan sampai yang melaksanakan menjadi salah,” jelasnya.

Berkaitan Divisi hukum Bawaslu Propinsi Sumatera Utara, Bawaslu ingin mengedepankan pola analisis dalam setiap tahapan, termasuk mendorong untuk membuat dan merancang pola pengelolaan data base baik statis maupun dinamis.

“Data dinamis berguna untuk menganalisis apakah laporan itu termasuk ke dalam pengawasan, potensi penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa,” tegasnya.

Ungkap Henry, ketika dapat dimanfaatkan dengan baik terkait penerapan perbawaslu Nomor 3, mengenai pola hubungan antar divisi dan juga sekretariat, divisi hukum akan menjadi penganalisis setiap potensi pengaduan.

“Pada hilirnya nanti divisi hukum bisa memberikan bukti – bukti di Mahkamah Konstitusi (MK) bilamana ada sengketa pemilu,” pungkasnya.

Penulis : Priay Hasugian
Foto    : Humas Bawaslu Karo

You may also like

Leave a Comment