Lompat ke isi utama

Berita

Anggaran Pilkada di Sumut Jadi Sorotan Komisi II DPR RI

Anggaran Pilkada di Sumut Jadi Sorotan Komisi II DPR RI
Medan- Bawaslu Sumut mendapat persetujuan dukungan hibah pemerintah provinsi Sumut sebesar Rp 245.845.470.900 untuk pelaksanaan pilkada serentak di 23 kabupaten/kota pada 2020. Bantuan tersebut tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Demikian ungkap anggota Bawaslu Sumut Henry Sitinjak pqda rapat bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Sumut yang digelar oleh Anggota Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, di Kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan No.35 Medan (12/03/2020). Rapat ini dilakukan berkenaan dengan kunjungan kerja reses anggota DPR RI masa persidangan II tahun 2019-2020. Lebih lanjut Henry menjelaskan bahwa hingga kini belum semua Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah melakukan pencairan. "Data terbaru yang kami peroleh ada 3 (tiga) Bawaslu Kabupaten/Kota yang sama sekali belum melakukan pencairan anggaran Pilkada yaitu Tapanuli Selatan, Samosir dan Pakpak Bharat," ujar Kordiv Hukum Bawaslu Sumut ini lagi. Terkait permasalahan pencairan anggaran tersebut, Henry meyakini Bawaslu Provinsi Sumut melalui Bawaslu Kabupaten/Kota tetap siap melakukan tugas pengawasan Pilkada 2020. "Kami yakin walaupun masih ada Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum melakukan pencairan, tetapi spirit pengawasan itu tetap dilakukan," katanya lagi. Menanggapi hal ini, Junimart Girsang menegaskan akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini melalui forum rapat di DPR. " Keterlambatan pencairan anggaran tidak boleh terjadi jika ingin menciptakan pilkada yang tertib, cerdas dan bermartabat," kata wakil rakyat asal Fraksi PDIP itu. Junimart meminta agar Bawaslu dan KPU dapat menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatasi kendala pencairan ini. "Semua korespondensi harus melalui surat menyurat, bila perlu surat-surat yang Bapak/Ibu sampaikan ke Pemprov atau Pemkab tembuskan juga ke Komisi II DPR RI, sehingga kami dapat mengawal dan menindaklanjuti dengan kewenangan yang ada pada kami," tegasnya. Junimart berharap Bawaslu dan KPU dapat bekerja maksimal sesuai tugas dan tanggungjawabnya tanpa terbebani permasalahan anggaran. "Manfaatkanlah kami sebagai anggota dari Dapil Sumut untuk membantu saudara melalukan tugas-tugas saudara," tegasnya lagi. Penulis : Suryanti Lubis EditorĂ‚  : Darma Lubis Foto : Evi Sembiring
toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle