Henry Minta Bawaslu Kabupaten/Kota Segera Lakukan Optimalisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu
|
Pematang Siantar, Bawaslu Sumut- Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Henry Simon Sitinjak meminta Bawaslu Kabupaten/Kota se -Sumatera Utara dapat segera melakukan optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH ) sebagai salah satu bentuk Transparansi dan Akuntabilitas kerja-kerja pengawasan di Sumatera Utara.
Hal itu disampaikannya di hadapan para peserta pada saat membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis Optimalisasi Pengelolaan JDIH Bawaslu ( Gelombang IV ) yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Pematang Siantar, Rabu (25 Mei 2022).
Ditambahkannya pula, bahwa terkait pengelolaan Data dan Informasi terutama JDIH ini sejak awal memang sudah menjadi perhatian khusus para Pimpinan Bawaslu RI.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Sumut sekaligus Kordinator Divisi Organisasi Johan Alamsyah menyatakan kegiatan pengelolaan JDIH ini merupakan hal yang krusial dan harus didukung sepenuhnya mengingat masalah Dokumentasi dan Informasi Hukum terutama terkait kerja-kerja Pengawasan di Provinsi Sumatera Utara merupakan produk yang bisa diakses masyarakat.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Kordinator Divisi Humas, Marwan. Saat ini penting sekali melakukan digitalisasi informasi-informasi dan dokumentasi hukum terutama yang berkaitan dengan informasi yang boleh diakses oleh masyarakat luas.
“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu perlu terus dioptimalkan pengelolaannya supaya masyarakat tahu apa saja produk (terutama produk hukum) yang sudah dihasilkan oleh Bawaslu se-Sumatera Utara dan perlu didokumentasikan dengan baik,†kata Marwan kepada peserta Rakernis.
“Fasilitas dan dukungan sepenuhnya dari jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara hingga ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota akan diberikan dan terus dilanjutkan,†ucap Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Feri Mulia Siagian pada kesempatan yang sama saat pembukaan Rakernis tersebut.
“ Pengelolaan JDIH akan berbanding lurus dengan pengelolaan PPID yang tentu saja harus kita dukung pengoptimalannya,†tambah Feri.
Syafrida R Rasahan Ketua Bawaslu Sumut sekaligus Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menyatakan Pengelolaan JDIH Bawaslu merupakan tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu, Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota harus mampu memisahkan mana informasi yang dikecualikan dan mana yang bisa diakses masyarakat.
“Kita harus rajin mengupdate regulasi terutama terkait Informasi Teknologi Elektronik (ITE) agar apa yang kita tampilkan pada JDIH Bawaslu adalah produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan ke depannya kalau ada divisi yang memiliki aplikasi sumber data maka sebaiknya terkoneksi dengan JDIH sehingga tidak perlu berulang-ulang mengupload data,“ ujar Syafrida saat menutup kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan JDIH Bawaslu gelombang terakhir yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara serta Bawaslu Kabupaten Langkat secara luring dan 17 Bawaslu Kabupaten Kota terundang lainnya secara daring dari tempat masing-masing.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan update data dan informasi dari Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah melakukan pengelolaan JDIH Bawaslu. Diperoleh 169 dokumen yang sudah terupload dan sudah terverifikasi. Dokumen-dokumen tersebut diunggah ke aplikasi JDIH.
Verifikator dan operator JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jefri Anto Sihotang menyatakan akan terus menggiatkan dan memverifikasi setiap data yang masuk dari operator di Bawaslu Kabupaten/Kota, seraya mengingatkan masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera mengirimkan nama yang ditunjuk menjadi Operator di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai arahan dari Bawaslu RI yang telah diteruskan oleh Bawaslu Provinsi beberapa waktu yang lalu.
Penulis : Helen Napitupulu
Editor : Maria Napitupulu
Foto : Evi Sembiring
“Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu perlu terus dioptimalkan pengelolaannya supaya masyarakat tahu apa saja produk (terutama produk hukum) yang sudah dihasilkan oleh Bawaslu se-Sumatera Utara dan perlu didokumentasikan dengan baik,†kata Marwan kepada peserta Rakernis.
“Fasilitas dan dukungan sepenuhnya dari jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara hingga ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota akan diberikan dan terus dilanjutkan,†ucap Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Feri Mulia Siagian pada kesempatan yang sama saat pembukaan Rakernis tersebut.
“ Pengelolaan JDIH akan berbanding lurus dengan pengelolaan PPID yang tentu saja harus kita dukung pengoptimalannya,†tambah Feri.
Syafrida R Rasahan Ketua Bawaslu Sumut sekaligus Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menyatakan Pengelolaan JDIH Bawaslu merupakan tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu, Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota harus mampu memisahkan mana informasi yang dikecualikan dan mana yang bisa diakses masyarakat.
“Kita harus rajin mengupdate regulasi terutama terkait Informasi Teknologi Elektronik (ITE) agar apa yang kita tampilkan pada JDIH Bawaslu adalah produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan ke depannya kalau ada divisi yang memiliki aplikasi sumber data maka sebaiknya terkoneksi dengan JDIH sehingga tidak perlu berulang-ulang mengupload data,“ ujar Syafrida saat menutup kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan JDIH Bawaslu gelombang terakhir yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara serta Bawaslu Kabupaten Langkat secara luring dan 17 Bawaslu Kabupaten Kota terundang lainnya secara daring dari tempat masing-masing.
Dalam rapat tersebut juga dilakukan update data dan informasi dari Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah melakukan pengelolaan JDIH Bawaslu. Diperoleh 169 dokumen yang sudah terupload dan sudah terverifikasi. Dokumen-dokumen tersebut diunggah ke aplikasi JDIH.
Verifikator dan operator JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Jefri Anto Sihotang menyatakan akan terus menggiatkan dan memverifikasi setiap data yang masuk dari operator di Bawaslu Kabupaten/Kota, seraya mengingatkan masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera mengirimkan nama yang ditunjuk menjadi Operator di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai arahan dari Bawaslu RI yang telah diteruskan oleh Bawaslu Provinsi beberapa waktu yang lalu.
Penulis : Helen Napitupulu
Editor : Maria Napitupulu
Foto : Evi Sembiring
