Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sumut Ikut Serta Bahas RUU Pemilu Bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubsu

1

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis bersama Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Sukendar Situmorang, ikut serta bahas RUU Pemilu bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubsu, Jumat (20/11/2026). 

 

MEDAN – Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Sumatera Utara untuk menjaring masukan terkait penyempurnaan regulasi kepemiluan pada Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (20/11/2026).

Pembahasan RUU Pemilu tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Daerah, Penyelenggara Pemilu di daerah diantaranya Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Akademisi. 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengatakan Panja telah dibentuk untuk membahas lebih dari 400 pasal dalam RUU Pemilu.

"Oleh karena itu, kita sudah membuat Panja ini, kurang lebih ada 400 lebih pasal, dan kami sudah mengundang berbagai stakeholder," ujarnya.

Kunjungan kerja ini dilakukan guna menghimpun pandangan dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu di daerah, akademisi, hingga kepala daerah, agar RUU yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Gubernur Sumut Dukung Penyelenggaraan Pemilu

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa Pemprov Sumut memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang, termasuk dukungan penganggaran guna menunjang kelancaran pelaksanaan.

Namun, Bobby juga menyoroti sejumlah tantangan krusial, salah satunya terkait pemutakhiran data pemilih sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kita masih mengalami kendala sendiri bahwa banyak yang sudah tercatat di DPT tapi padahal sudah meninggal dunia. Itu beberapa hal mungkin yang menjadi catatan penting yang diperbaiki," terangnya.

Bawaslu Sumut Usulkan Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Dapiari Lubis, menyampaikan sejumlah usulan strategis dalam pembahasan tersebut.

Ia mengusulkan penguatan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi, serta peningkatan komposisi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dari satu orang menjadi tiga orang, sama seperti penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selain itu, Aswin juga meminta dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memberikan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mengisi jabatan di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan sumber daya kelembagaan pengawasan.

"Kami sepakat dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dalam hal anggaran biar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tutupnya.

Penulis dan Foto: Allen Sitohang

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle