Memperkuat Integritas Pemilu: Sinergi Akademis dan Pengawasan dalam Konsolidasi Demokrasi di FISIP UISU

MEDAN,— Dalam upaya mengonstruksi tatanan demokrasi yang substantif dan berintegritas, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui platform Lensa Universitas Islam Sumatera Utara menggelar forum diskusi ilmiah berbasis media (podcast) strategis, di UISU Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi konkret dari agenda konsolidasi demokrasi, yang memfokuskan kajian pada formulasi dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu).

Forum ini terselenggara atas kerja sama strategis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Islam Sumatera Utara. Sinergi ini menegaskan pentingnya pendekatan pentaheliks, khususnya integrasi antara lembaga pengawas pemilu (electoral supervisory body) dan institusi pendidikan tinggi dalam mengawal linearitas proses pengawasan pemilu yang adil dan akuntabel.

Hadir sebagai narasumber utama dalam diskusi interaktif ini, Johan Alamsyah, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Dari perspektif teoretis-akademis, hadir pula Raden Deni Atmiral, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UISU. Diskusi dipandu secara komprehensif oleh Wahyuni Kesuma, Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, yang bertindak sebagai host.

Dialektika regulasi dan realitas pengawasan pemilu tak luput jadi sasaran Johan Alamsyah dalam diskusi, ia juga menguraikan dimensi yuridis-prosedural terkait penanganan pelanggaran pemilu. Beliau menekankan bahwa penegakan hukum pemilu (electoral law enforcement) bukan sekadar instrumen punitif, melainkan bagian dari upaya preventif dan edukatif untuk memitigasi anomali politik di lapangan.

"Konsolidasi demokrasi menuntut kesiapan kelembagaan yang adaptif dalam mendeteksi, mengkaji, dan menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran secara objektif. Kolaborasi dengan dunia akademik seperti UISU memberikan landasan legitimasi moral dan sosiologis yang kuat bagi kerja-kerja pengawasan di Sumatera Utara," ujar Johan.

Sementara itu, Raden Deni Atmiral memberikan tinjauan dari perspektif sosiologi politik dan keilmuan. Beliau menyoroti peran strategis mahasiswa dan sivitas akademika sebagai critical partner dan agen pengawas partisipatif.

"Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan dekonstruksi terhadap pola-pola pelanggaran pemilu melalui edukasi politik yang mencerahkan. Melalui pemahaman yang berbasis pada literasi politik yangy matang, masyarakat—khususnya generasi muda—dapat beralih dari sekadar pemilih pasif menjadi pengawal demokrasi yang aktif," ungkap Raden Deni.

Diskusi yang dipandu oleh Wahyuni Kesuma ini berhasil merumuskan beberapa poin krusial, di antaranya perlunya standardisasi pemahaman regulasi pemilu di tingkat akar rumput dan penguatan kanal-kanal pengaduan yang inklusif serta aksesibel.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, diaharapkan kedua institusi sepakat bahwa penguatan kualitas demokrasi tidak dapat bersandar pada pendekatan struktural semata, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan kultural berbasis edukasi. Kegiatan konsolidasi ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan solutif serta mempererat jalinan kemitraan antara Bawaslu Sumut dan UISU dalam menyukseskan iklim perpolitikan yang sehat, transparan, dan berkeadaban di Sumatera Utara.

Simak selengkapnya "Suara Demokrasi" hanya di http://www.youtube.com/@BawasluSUMUT