Dua Perwakilan Bawaslu Sumut Dilantik sebagai Anggota TPD DKPP Periode 2026-2027

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi melantik 228 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2026-2027 di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Dari jumlah tersebut, enam orang merupakan perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua DKPP Nomor 3.AA/SK/K.DKPP/SET-05/2026 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode 2026-2027.

Enam Anggota TPD Provinsi Sumatera Utara yang dilantik yakni:

- Unsur Bawaslu: M. Aswin Diapari Lubis, S.H. dan Payung Harahap, S.E., M.M.

- Unsur KPU: Dr. Raja Ahab Damanik, S.H.,M.Hum. dan Robby Effendy,S.Pd.

- Unsur Masyarakat: Dr. Erwin Asmadi, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Samsul Bahri,M.Si.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan bahwa TPD memiliki peran penting dalam mendukung DKPP, khususnya dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di daerah.

"Menjadi kehormatan bagi DKPP untuk bekerja bersama dengan Tim Pemeriksa Daerah 2026-2027 karena TPD merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik," ungkap Heddy.

Ia menjelaskan, keberadaan TPD diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. TPD merupakan tim ad hoc yang dibentuk untuk membantu DKPP melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di daerah.

Dari total 228 Anggota TPD yang dilantik, sebanyak 64 orang merupakan anggota yang kembali memasuki periode kedua, sedangkan 164 orang lainnya merupakan anggota baru.

Heddy berharap seluruh anggota TPD yang telah dilantik dapat menjalankan amanah dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta berpegang teguh pada sumpah dan janji jabatan.

"Pelantikan TPD ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari desain besar penguatan kelembagaan DKPP dalam menghadapi tantangan pemilu yang makin kompleks," tegasnya.

Dengan dilantiknya enam Anggota TPD Provinsi Sumatera Utara, diharapkan kontribusi unsur Bawaslu, KPU, dan masyarakat dapat semakin memperkuat upaya menjaga integritas serta kehormatan penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.