Bawaslu Sumut Persiapkan Jajaran Awasi Pengajuan Bakal Calon
|
Tebing Tinggi - Bawaslu Sumut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara bersama Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pencalonan Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilu 2024 di Kota Tebing Tinggi pada Kamis (4/5/2023).
Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan, bahwa saat ini pengajuan Bakal Calon sedang berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023, oleh karena itu pengawas harus mempersiapkan dan membekali diri dalam mengawasi tahapan tersebut.
“Kami perlu memberikan arahan supaya pengawas di Kabupaten/Kota membekali tim fasilitasi pengawasan pencalonan anggota DPRDâ€. Imbuhnya.
“Beberapa hal yang perlu dipahami bersama, pertama bahwa bagaimana kita melakukan pengawasan dan mendapatkan akses data, kedua bagaimana kita menyampaikan hasil pengawasan kita secara periodik dari tanggal 1 s.d 14 Mei 2023, dan ketiga bagaimana kita mengumpulkan data hasil pengawasanâ€. Jelas perempuan yang akrab disapa Ida tersebut.
Lebih lanjut, Syafrida menjelaskan bahwa potensi terjadinya pelanggaran maupun potensi terjadinya sengketa pada tahapan pencalonan anggota DPRD ini cukup tinggi.
“Kita berkaca pada tahun 2019 yang lalu, ada beberapa Kabupaten/Kota yang harus menyelesaikan proses sengketa pencalonan yaitu Medan, Simalungun dan P. siantarâ€, katanya.
Anggota Bawaslu Sumut Johan Alamsyah meminta pengawas pemilu untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan benar.
“Oleh karena itu Saya mengingatkan untuk menyusun fokus pengawasan dan sekaligus menyusun pemetaan potensi pelanggaranâ€. katanya.
Senada, Anggota Bawaslu Sumut Henry Sitinjak berharap pengawas pemilu bekerja dengan maksimal dalam mengawasi tahapan pencalonan.
Turut hadir pada pembukaan kegiatan Anggota Bawaslu Sumut Herdi Munte dan Marwan beserta Tim Fasilitasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu 2024 Bawaslu Sumut.
Pada kesempatan tersebut dilakukan pembahasan pencegahan pelanggaran tahapan pencalonan dan problematika pencalonan anggota DPRD, tantangan dan jalan keluar yang nantinya menjadi pedoman bagi jajaran pengawas melakukan pengawasan pengajuan bakal calon.
Penulis : Dewi Mutiara
Editor : Septia Siregar
Foto : M. Desdi
Lebih lanjut, Syafrida menjelaskan bahwa potensi terjadinya pelanggaran maupun potensi terjadinya sengketa pada tahapan pencalonan anggota DPRD ini cukup tinggi.
“Kita berkaca pada tahun 2019 yang lalu, ada beberapa Kabupaten/Kota yang harus menyelesaikan proses sengketa pencalonan yaitu Medan, Simalungun dan P. siantarâ€, katanya.
Anggota Bawaslu Sumut Johan Alamsyah meminta pengawas pemilu untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan benar.
“Oleh karena itu Saya mengingatkan untuk menyusun fokus pengawasan dan sekaligus menyusun pemetaan potensi pelanggaranâ€. katanya.
Senada, Anggota Bawaslu Sumut Henry Sitinjak berharap pengawas pemilu bekerja dengan maksimal dalam mengawasi tahapan pencalonan.
Turut hadir pada pembukaan kegiatan Anggota Bawaslu Sumut Herdi Munte dan Marwan beserta Tim Fasilitasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu 2024 Bawaslu Sumut.
Pada kesempatan tersebut dilakukan pembahasan pencegahan pelanggaran tahapan pencalonan dan problematika pencalonan anggota DPRD, tantangan dan jalan keluar yang nantinya menjadi pedoman bagi jajaran pengawas melakukan pengawasan pengajuan bakal calon.
Penulis : Dewi Mutiara
Editor : Septia Siregar
Foto : M. Desdi
