Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sumut Terima Predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

1

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Abdul Haris memberikan apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai Badan Publik ber Predikat Informatif yang diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

 

Medan –  Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masuk sebagai kategori Badan Publik ber Predikat Informatif, apresiasi ini diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik untuk Sumatera Utara (KI AWARD 2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026). 

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dr. Abdul Haris, S.H, M.Kn, Arb, C.Med, menyampaikan bahwa sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menurun dari 5 tahun terakhir, ini menunjukkan adanya kesadaran badan publik dalam keterbukaan informasi. 

“Sengketa kami tahun 2022 itu ada 170 perkara, tahun 2023 menurun 154 perkara, tahun 2024 menurun 93 perkara, tahun 2025 menurun 87 perkara dan tahun 2026 menurun menjadi 79 perkara” sebut Haris dengan rinci.

 

2

 

Tak hanya itu, Haris berharap perlu ada perbaikan dalam tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi badan publik yang belum informatif.

“Saya tidak menyebutkan opini-opini yang tidak informatif, tetapi kami menyampaikannya secara tertulis, untuk itu perlu ada perbaikan mungkin PPID nya yang harus diperbaiki” ujarnya.

Predikat "Informatif" yang diterima Bawaslu Sumut merupakan kualifikasi atau nilai tertinggi yang diberikan kepada suatu badan publik, ini menandakan Bawaslu Sumut sangat baik dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Penulis dan Foto : Rahmad Pasaribu

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle